Pengawas Ketenagakerjaan ASEAN Manfaatkan ICT

12 September 2015

Pengawas Ketenagakerjaan ASEAN Manfaatkan ICT

JAKARTA (Pos Sore) — Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Pengawas Ketenagakerjaan ASEAN ke-5 ‘The 5th ASEAN Labour Inspection Conference’ yang digelar di Yogyakarta sejak (11/11) yang diikuti oleh pengawas tenaga kerja dari 10 negara ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, Philippina, Kambodia, Lao sPDR, Brunei Darussalam, Vietnam dan Myanmar.

Konferensi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan Komunikasi (ICT) yang diusung sebagai tema utama konferensi. Pengambilan tema itu dilatarbekakangi maraknya penggunaan internet dan telepon seluler.

“Permasalahan di semua negara ASEAN itu sama, kekurangan pengawas ketenagakerjaan. Makanya akan kami substitusi dengan IT (teknologi informasi) sehingga kekurangan tenaga pengawas itu bisa ditutupi,” kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Mudji Handaya, sebagaimana dilansir Biro Humas Kemnaker dalam siarannya.

Ikut hadir perwakilan dari lembaga pengawasan ketenagakerjaan nTiongkok, Jepang, Republik Korea serta Pejabat ILO (CO-Indonesia, DWT-Bangkok dan ILO-Jenewa), Presiden International Assosiation Labour Inspector (IALI) dan Perwakilan ASEAN-OSHNET.

“Penggunaan internet dan handphone juga telah mengubah cara pemerintah mengelola dan memberikan pelayanan publik, termasuk pelayanan pengawasan ketenagakerjaan. Kantor kita di tiap provinsi saat ini sudah terkoneksi internet. Dengan pengaplikasian IT maka diharapkan dapat meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan,” ujar Mudji.

Penerapan teknologi informasi, kata Mudji, akan membuat pengawasan ketenagakerjaan akan lebih efektif dan efisien karena tidak membutuhkan banyak sumber daya manusia.” Kekurangan pengawas diharapkan dapat ditutupi dengan penerapan IT.

Kemenaker mencatat akhir 2014 jumlah pengawas ketenagakerjaan 1.776 orang untuk mengawasi 265.209 perusahaan. Jumlah ini jaug dari ideal. Mestinya dibutuhkan 4.452 petugas pengawas ketenagakerjaan sehingga masih ada kekurangan 2.676 orang pengawas. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 155 kabupaten/kota belum memiliki pengawas ketenagakerjaan.

Dalam konferensi yang berlangsung dua hari tersebut diharapkan dapat terjadi pertukaran pengalaman antar negara ASEAN dalam penerapan teknologi informasi. Tidak hanya itu, Mudji mengaku berharap konferensi itu dapat ditingkatkan menjadi kerjasama regional pengawasan ketenagakerjaan berbasis teknologi informasi.

“Penggunaan ICT dalam pengawasan ketenagakerjaan menawarkan kesempatan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam memberikan layanan pengawasan ketenagakerjaan nasional, dimasing-masing Negara anggota ASEAN,” kata Mudji.

Dengan dilengkapi ICT, diharapkan pengawas-pengawas ketenagakerjaan di Indonesia dan Negara-negara lainnya dapat meningkatkan perencanaan pengawasan ketenagakerjaan serta memperlancar penanganan keluhan dan manajemen kasus berbasis pada penggunaan informasi teknologi informasi.

“Hal ini mendekatkan masyarakat yang dilayani sekaligus meningkatkan kecepatan respon pengawas ketenagakerjaan. Pekerja/buruh dapat mengirimkan secara online keluhan secara lebih mudah dan aman serta pemeriksaan yang dilakukan pengawas ketenagakerjaan dapat ditindaklanjuti dan dikirimkan secara otomatis,” ujarnya. (hasyim)